Pertentangan – Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat

Nama                    : Melati Marita Rahmadhani

Kelas                    : 1KA26

NPM                     : 14110335

Kelompok  1

BAB 8

Pertentangan – Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat

Materi        :

1.     Kepentingan Individu Untuk Memperoleh Kasih Sayang

Pada dasarnya kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena ada dorongan untuk memenuhi individu itu sendiri. Jika individu berhasil dalam memenuhi kepentingannya, maka ia akan merasa puas dan sebaliknya kegagalan dalam memenuhi kepentingan ini akan banyak menimbullkan masalah baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya.

Pada umumnya secara psikologis dikenal ada dua jenis kepentingan dalam diri individu, yaitu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial/pskologis. Oleh karena individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang individu yang sama persis didalam aspek pribadinya baik jasmani maupun rohani, maka dengan sendirinya timbul perbedaan individu dalam hal kepentingannya.

Perbedaan tersebut secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan dan lingkungan sosial sebagai komponen utama bagi terbentuknya keunikan individu. Perbedaan pembawaan akan memungkinkan perbedaan individu dalam hal kepentingannya, meskipun dengan lingkungan yang sama. Sebaliknya lingkungan yang berbeda akan memungkinkan timbulnya perbedaan individu dalam hal kepentingan meskipun pembawaannya sama

Perbedaan kepentingan itu antara lain berupa :

1.                   kepentingan indivdu untuk memperoleh kasih saying

2.                   kepentingan indivdu untuk memperoleh harga diri

3.                   kepentingan individu untuk memperoleh pengharagaan yang sama

4.                   kepentingan individu untuk memperoleh prestasi dan posisi

5.                   untuk dibutuhkan oleh orang lain

6.                   untuk memperoleh kedudukan didalm kelompoknya

7.                   kepentingan individu untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan diri

8.                   kepentingan individu untuk memperoleh kemerdekaan diri

Studi Kasus :

95 Siswa SD Konsumsi Narkoba

KOTA BEKASI - Badan Narkotika Kota (BNK) Bekasi mencatat pengguna narkoba di Kota Bekasi didominasi kalangan remaja. Bahkan, sedikitnya 95 siswa sekolah dasar (SD) sudah banyak menggunakan narkotika.

Kepala Pelaksana Harian (Kala-khar) BNK Kota Bekasi. Sopandi Budiman mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2009 lalu didominasi oleh kalangan remaja. Bahkan, diantara kalangan remaja, sebagian besar yakni 95 orang siswa adalah siswa SD.

Dari pendataan kasus penyalahgunaan narkoba itu teridri dari 461 kasus dengan jumlah tersangka 645orang. Bahkan, menurutnya, selain siswa SD, sejumlah remaja yang duduk di SMA hingga perguruan tinggi mendominasi pengguna narkoba. "Untuk meminimlisir dengan memberikan sosialisasi pengunaan narkoba ke sekolah-sekolah," imbuhnya.
Sopandi merinci, dari kalangan remaja yang sudah divonis tersangkut masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Bekasi diantaranya, siswa SD sebanyak 95 orang, siswa SMP sebanyak 143 orang, dan siswa SMA sebanyak 369 orang dan mahasiswa 43 orang. "Yang paling memprihatinkan adalah jumlah siswa SD yang mencapai 95 orang," ungkapnya.

Untuk menekan angka penggunanarkotika usia remaja, tambah Sopandi. penanggulangan bahaya narkoba tidak saja membutuhkan komitmen dan kesanggupan semua pihak. Tetapi juga kata dia, aksi nyata semua jajaran pemerintahan, penegak hukum, sektor pendidikan maupun pihak legislatif dan masyarakat. "Kami membutuhkan warga segera melaporkan kepada BNK dan Polisi, bila ada warga yang menggunakan narkotika jenis apa pun," tandasnya. Sedangkan, untuk pelajar yang tertangkap tangan memakai narkoba pada tahun 2008 mencapai 60 orang. Jenis narkoba yang banyak digunakan oleh para siswa adalah ganja, ekstasi, dan sabu, sementara jenis heroin masih sedikit.

Sementara itu. Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin H.itiils mengatakan, sebaiknya Badan Narkotika Kota Bekasi lebih pro aktif dalam memberikan sosialisasi penyalahgunaan narkoba ke sekolah-sekolah. "Setidaknya, kedepan angka tersebut harus turun khususnya pengguna di tingkat pelajar," katanya. Angka 95 siswa SD yang tercatat oleh BNK Bekasi sudah sangat besar. Dia pun menyesalkan, peran orang tua yang tidak menyadari anaknya melakukan perbuatan yang di larang. "Setidaknya, BNK harus mendekati para orang tua murid yang sudah terdata, agar segera mendapat binaan," tandasnya, (dny).

Opini          :

Setelah kita mengetahui ternyata banyak dari remaja di kota Bekasi yang menggunakan Narkoba, itu informasi yang sungguh membuat saya miris dan bertanya apa yang menyebabkan sampai anak SD pun sekarang menggunakan Narkoba dan siapa yang seharusnya disalahkan dalam hal ini. Semestinya peranan orangtua yang terbesar dalam kasus ini, karena biar bagaimana pun orangtua adalah pendidik pertama pada anak sebelum merekas didik oleh guru disekolah, lingkungan rumah sangat mendukung apa yang anak-anak lakukan, semstinya pemerintah pun memberikan informasi terhadap para orangtua tentang bagaimana cara orangtua mendidik anak-anak mereka supaya jangan sampai terjerumus kedalam Narkoba.

Sumber : Herwantiyoko & Katuuk F. Neltje. 1997. MKDU Ilmu Sosial Dasar. Gunadarma. Jaka

Masyarakat Perkotaan dan Masyarakat Pedesaan

Nama                   : Melati Marita Rahmadhani

Kelas          : 1KA26

NPM           : 14110335

Kelompok  1

BAB 7

MASYARAKAT PERKOTAAN DAN MASYARAKAT PEDESAAN

1.     Pengertian Masyarakat

Materi :

Masyarakat itu kelompok yang terorganisasi dan masyarakat itu suatu kelompok yang berpikir tentang dirinya sendiri yang berbeda dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu orang yang berjalan bersama-sama atau duduk bersama-sama yang tidak terorganisasi bukanlah masyarakat. Kelompok yang tidak berpikir tentang kelompoknya sebagai suatu kelompok bukanlah masyarakat. Oleh karena itu kelompok burung yang terbang bersama dan semut yang berbaris rapi bukanlah masyarakat dalam arti yang sebenarnya sebab mereka berkelompok hanya berdasarkan naluri saja.

Berikut di bawah ini adalah beberapa pengertian masyarakat dari beberapa ahli sosiologi dunia.

1. Menurut Selo Sumardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

2. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

3. Menurut Emile Durkheim, masyarakat merupakan suau kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.

4. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.

5. Menurut Znaniecki, masyarakat merupakan suatu sistem yang meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu selama periiode waktu tertentu dari suatu generasi.

Dari berbagai pendapat tersebut di atas maka W F Connell (1972, p. 68-69) menyimpulkan bahwa masyarakat adalah :

(1) suatu kelompok orang yang berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai kelompok yang berbeda, diorganisasi, sebagai kelompok yang diorganisasi secara tetap untuk waktu yang lama dalam rintang kehidupan seseorang secara terbuka dan bekerja pada daerah geografls tertentu.

(2) kelompok orang yang mencari penghidupan secara berkelompok, sampai turun temurun dan mensosialkan anggota anggotanya melalui pendidikan.

(3) suatu ke orang yang mempunyai sistem kekerabatan yang terorganisasi yang mengikat anggota-anggotanya secara bersama dalam keselurühan yang terorganisasi.

Sumber :  http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kpdd_15.html dan http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia

2.     Syarat – syarat Menjadi Masyarakat

1. Berangotakan minimal dua orang.

2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.

3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.

4.      Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Sumber : http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia

3.     Pengertian Masyarakat Kota

Materi                        :

Masyarakat perkotaan sering disebut Urban Community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan.

Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota yaitu :

·        Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa.

·        Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah manusia perorangan atau individu.

·        Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata.

·        Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan individu.

·        Interaksi yang terjadi lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan dari pada faktor pribadi

Sumber : http://www.lintasberita.com/go/1141155

Studi Kasus :

Masyarakat Tuntut Pendidikan Bermutu yang Terjangkau

Masyarakat Tuntut Pendidikan Bermutu yang Terjangkau Semarang--RoL-- Masyarakat menuntut Pemerintah Kota Semarang menyediakan pendidikan bermutu dengan biaya terjangkau, sebab belakangan ini pungutan uang masuk pada saat penerimaan peserta didik (PPD) baru semakin melambung. Keterangan yang dikumpulkan dari beberapa warga Semarang hingga Senin, menyebutkan, sumbangan uang masuk pada siswa baru di sekolah negeri dirasakan semakin mahal. Padahal pemerintah di semua tingkatan telah menyalurkan subsidi untuk operasional sekolah. Arizal, warga Banyumanik Semarang, mengungkapkan, nilai rata-rata ujian nasional anaknya yang baru lulus sekolah dasar (SD) lebih dari delapan. Namun, ketika masuk jalur khusus di sebuah sekolah menengah pertama (SMP) negeri tetap ditolak. Padahal dia sudah memberi kesanggupan menyumbang Rp8,5 juta. Anak Arizal itu akhirnya mengikuti seleksi masuk lewat jalur reguler di SMPN lain. Namun, dari informasi yang diperolehnya, pada tahun 2007 saja sekolah tersebut sudah memungut Rp4 juta bagi siswa yang diterima dari jalur reguler. Akan tetapi, kalau dihitung hingga anak saya lulus SMP, biayanya lebih mahal, sebab jarak sekolahnya lebih jauh dibandingkan dengan sekolah yang menolak anak saya melalui jalur khusus, kata pengusaha kecil itu. Keluhan senada disampaikan Alwi, warga Kelurahan Meteseh, Tembalang, yang mengatakan, biaya pendidikan belakangan ini kian sulit terjangkau masyarakat kebanyakan. Padahal pemerintah sudah menyalurkan bantuan operasional sekolah (BOS), yang seharusnya meringankan beban orang tua siswa. Saya belum tahu, berapa nantinya membayar uang masuk sekolah. Bukan jumlah yang sedikit bila nantinya harus mengeluarkan uang hingga Rp3 juta-Rp4 juta. Belum lagi pengeluaran untuk membeli seragam sekolah dan lainnya, katanya. Menurut Arizal dan Alwi, pendidikan di sekolah negeri seharusnya tidak memungut uang berlebihan dari masyarakat, sebab seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan sudah ditanggung pemerintah. Semua fasilitas tersebut seharusnya secara otomatis memberi jaminan mutu peserta didik, timpal Alwi. Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Krisis, Suwignyo Rahman, dalam kesempatan terpisah mengatakan, pemerintah wajib memberi layanan pendidikan bermutu yang terjangkau sebab rakyat memang berhak untuk mendapatkannya. Suwignyo mengkhawatirkan, bila komersialisasi pendidikan terus berlangsung, terutama di sekolah negeri, kelak hanya kelompok anak orang kaya yang mampu mengenyam pendidikan bermutu sehingga menciptakan kesenjangan sosial. Antara/yto

Sumber : http://beritapendidikan.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=16&artid=517

Opini :

Pemerintah pusat sebenarnya sudah memberikan/menyalurkan dana BOS (Bantuan Operasi Sekolah), tapi ternyata banyak yang tidak tersalurkan kepada tempatnya, karena masih banyak pihak – pihak yang ingin memperkaya dirinya sendiri dengan kata lain korupsi, dengan akibat banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan hak pendidikannya hanya karena orang-orang yang egois, padahal kalau hak untuk mengeyam pendidikan saja sudah diambil, mau sampai kapan negara kita begini, karena anak-anak itulah penerusan bangsa ini kelak, mereka yang akan memajukan negeri kita tercinta ini, mereka harapan kita kelak untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik lagi, tapi kalau mereka tidak mempunyai biaya untuk memulai semuanya dengan sekolah, bagaimana negara ini akan maju yang ada hanya diam ditempat, bahkan mungkin akan terus mengalami kemunduran hanya karena koruptor-koruptor yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, yang hanya memikirkan kesejahteraannya sendiri.

Pendidikan adalah modal awal anak-anak bangsa untuk membuat negeri ini jauh lebih maju.

ISD (Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat)

Nama             : Melati Marita Rahmadani
Kelas               :1KA26
NPM                :14110335
Kelompok 1

BAB 6

Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat

1.     Pengertian Pelapisan Sosial

Materi      :

Kata stratification berasal dari kata stratum, jamaknya strata yang berarti lapisan. Menurut Pitirim A. Sorokin, pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Hal tersebut dapat kita ketahui adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah dalam masyarakat.

Menurut P.J. Bouman, pelapisan sosial adalah golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu.Oleh karena itu, mereka menuntut gengsi kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan anggota masyarakatyang berada di kelas tinggi. Seseorang yang berada di kelas tinggi mempunyai hak-hak istimewa dibanding yang berada di kelas rendah.

Pelapisan sosial merupakan gejala yang bersifat universal. Kapan pun dan di dalam masyarakat mana pun, pelapisan sosial selalu ada. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatuyang dihargai, maka dengan sendirinya pelapisan sosial terjadi. Sesuatu yang dihargai dalam masyarakat bisa berupa harta kekayaan, ilmu pengetahuan, atau kekuasaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelapisan sosial adalah pembedaan antar warga dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Wujudnya adalah terdapat lapisan-lapisan di dalam masyarakat diantaranya ada kelas sosial tinggi, sedang dan rendah.

Pelapisan sosial merupakan perbedaan tinggi dan rendahnya kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompoknya, bila dibandingkan dengan posisi seseorang maupun kelompok lainnya. Dasar tinggi dan rendahnya lapisan sosial seseorang itu disebabkan oleh bermacam-macam perbedaan, seperti kekayaan di bidang ekonomi, nilai-nilai sosial, serta kekuasaan dan wewenang.

Masyarakat terbentuk dari individu-individu. Individu-individu yang terdiri dari berbagai  latar belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Dengan terjadinya kelompok sosial itu maka terbentuklah suatu pelapisan masyarakat atau masyarakat yang berstrata.

Jika dilihat dari kenyataan, maka Individu dan Masyarakat adalah Komplementer. dibuktikan bahwa:

a) Manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya;

b) Individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan perubahan besar masyarakatnya.

Menurut Pitirim A.Sorokin, Bahwa “Pelapisan Masyarakat adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarchis)”.

Sedangkan menurut Theodorson dkk, didalam Dictionary of Sociology, bahwa “Pelapisan Masyarakat berarti jenjang status dan peranan yang relatif permanent yang terdapat didalam sistem sosial (dari kelompok kecil sampai ke masyarakat) di dalam pembedaan hak, pengaruh, dan kekuasaan. Masyarakat yang berstratifikasi sering dilukiskan sebagai suatu kerucut atau piramida, dimana lapisan bawah adalah paling lebar dan lapisan ini menyempit ke atas.

Study Kasus    :

Minah(55) seorang nenek buta huruf yang divonis 1,5 bulan kurungan penjara dikarenakan mencuri 3 buah coklat di perkebunan PT RSA. Hal ini sungguh memilukan hati, sampai – sampai hakim yang mengadili nenek tersebut menitikan air mata. Berbeda dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat – pejabat tinggi negara yang mencuri kesejahteraan rakyat,mereka sangat sukar sekali ditangkap dan selalu pintar mengelak. Apabila mereka tertangkap,mungkin penjara yang akan mereka huni bak kamar hotel berbintang yang memiliki tempat tidur,pendingin ruangan,dll.

Opini                     :

Dari study kasus diatas kita bisa lihat bahwa dengan adanya kedudukan, jabatan, harta, golongan bisa merubah semuanya yang berujung suatu ketidakadilan, orang-orang yang mempunyai harta dan tahta bisa seenaknya membeli hukum.

Orang yang mencuri kesejahteraan rakyat/orang banyak justru bisa bebas dari jeratan hukum, karena hampir semua sudah bisa dibeli dengan uang.

2.   TERJADINYA PELAPISAN SOSIAL

Materi               :

Terjadinya Pelapisan Sosial terbagi menjadi 2, yaitu:

– Terjadi dengan Sendirinya

Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Oleh karena itu sifat yang tanpa disengaja inilah yang membentuk lapisan dan dasar dari pada pelapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat dimana sistem itu berlaku.

- Terjadi dengan Sengaja

Sistem pelapisan ini dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.

Didalam sistem organisasi yang disusun dengan cara sengaja, mengandung 2 sistem, yaitu:

1) Sistem Fungsional, merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat.

2) Sistem Skalar, merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas ( Vertikal ).

Study Kasus    :

pelapisan sosial pada kaum ningrat dengan kaum awam.
Kaum ningrat tidak di perbolehkan berhubungan dengan kaum awam dikarenakan perbedaan sosial.

Opini          :

Semestinya dijaman seperti ini sudah tidak perlu lagi adanya/ dibeda-bedakan nya perbedaan sosial berdasarkan kedudukan atau golongan dari seseorang.

WARGANEGARA DAN NEGARA

Nama     : Melati Marita Rahmadani
Kelas       :1KA26
NPM       :14110335
Kelompok 1

BAB 5

WARGANEGARA DAN NEGARA

1.  Menjelaskan Pengertian Hukum

Materi                  :

Pada umumnya yang dimaksud hukum adalah segala peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya.

Pada dasarnya pandangan tiap orang ataupun tiap ahli hukum tentang pengertian hukum itu berbeda-beda. Berikut pendapat para tokoh mengenai definisi hukum.

1.       Aristoteles: “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam).

2.      Grotius: “Law is a rule of moral action obliging to that which is right” (Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa kepada apa yang benar).

3.      Hobbes: “Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others” (Pada dasarnya hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain).

4.      Phillip S. James: “Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state” (Hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang mana dipaksakan padanya, dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah negara).

5.      Immanuel Kant: “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.

Menurut kami hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya kekacauan dan lain sebagainya dalam hidup.

Sebagai contoh, dalam suatu negara pasti terdapat suatu peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan orang atau warga negara dengan negara. Itu disebut hukum. Contoh lain dalam suatu masyarakat ataupun daerah terdapat suatu tata-cara dalam bertingkah laku dalam masyarakat atau daerah tersebut. Itu juga disebut hukum.

Masih banyak lagi pendapat para ahli hukum mengenai pengertian atau definisi hukum bila dijabarkan. Tetapi kami yakin bahwa anda sudah mengetahui apakah sebenarnya pengertian hukum itu.

Study Kasus         :

Disorientasi Penegakan Hukum

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum oleh Presiden SBY merupakan langkah berani dan sekaligus menyiratkan pengakuan keberadaan organisasi mafia hukum dalam praktik sistem peradilan pidana selama 65 tahun kemerdekaan Indonesia.

Mafia hukum di Indonesia identik dengan the web of the underworld government yang memiliki kekuatan destruktif terhadap ketahanan negara dan kewibawaan pemerintah, termasuk lembaga penegak hukumnya. Pertaruhan nasionalisme dan keteguhan dalam pemberantasan mafia hukum sedang dalam ujian di mata masyarakat dalam negeri dan luar negeri.

Status hukum Satgas dan lembaga penegak hukum yang ada tidak sepadan sehingga tampak keberadaan satgas berada “di luar” sistem peradilan pidana. Misi Presiden untuk memberantas mafia sulit dapat dijalankan dengan status hukum Satgas seperti itu. Selain itu, Instruksi Presiden tentang target pencapaian dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi oleh Polri dan kejaksaan kurang tepat. Karena target pencapaian dan indikator keberhasilan tersebut sejatinya merupakan salah satu indikator penyediaan anggaran operasional kepolisian dan kejaksaan. Namun, dalam praktik, parameter (tolok ukur) keberhasilan tersebut dijadikan alasan Polri dan kejaksaan untuk tujuan pencapaian kuantitas daripada pencapaian kualitas penanganan perkara korupsi.Tujuan pencapaian terakhir conditio sine qua non dari tujuan pencapaian kuantitas.

Opini          :

                                Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bukanlah solusi yang tepat untuk mencegah dan mengatasi keberadaan mafia hukum.Yang tepat seharusnya memperkuat keberadaan KPK serta koordinasi dan sinkronisasi antara KPK,Polri,dan Kejaksaan.

2.  Menyebutkan Sifat dan Ciri-Ciri Hukum

Materi                  :

Agar dapat mengenal hukum lebih jelas , maka kita perlu mengenal ciri dan sifat dari hukum itu sendiri.

Ciri hukum adalah :

1.       Adanya perintah atau larangan

2.       Perintah atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang

Agar tata tertib dalam masyarakat dapat dilaksanakan dan tetap terpelihara dengan baik, perlu ada pengaturan yang mengatur dan memaksa tata tertib itu untuk ditaati yang disebut kaidah hukum. Dan barang siapa yang melanggar baik yang disengaja maupun tidak, dapat dikenai sanksi berupa hukum.

Akan tetapi ternyata tidak setiap orang mau menaati kaidah hukum tersebut, oleh karena itu agar peraturan hidup itu perlu dilaksanakan dan ditaati, maka perlu dilengkapi dengan unsur memaksa.  Dengan demikian hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Sehingga hukum menjadi peraturan hidup yang dapat memaksa orang untuk menaati  serta dapat memaksakan orang untuk mentaati serta dapat memberikan sanksi tegas terhadapsetiap orang yang tidak mau mematuhinya.

Study Kasus         :

Kasus-kasus Korupsi di Indonesia

PERTAMINA

Dugaan korupsi dalam Tecnical Assintance Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT Ustaindo Petro Gas (UPG) tahun 1993 yang meliputi 4 kontrak pengeboran sumur minyak di Pendoko, Prabumulih, Jatibarang, dan Bunyu. Jumlah kerugian negara, adalah US $ 24.8 juta. Para tersangkanya 2 Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita dan Ida Bagus Sudjana, Mantan Direktur Pertamina Faisal Abda’oe, serta Direktur PT UPG Partono H Upoyo.

Kasus Proyek Kilang Minyak Export Oriented (Exxor) I di Balongan, Jawa Barat dengan tersangka seorang pengusaha Erry Putra Oudang. Pembangunan kilang minyak ini menghabiskan biaya sebesar US $ 1.4 M. Kerugian negara disebabkan proyek ini tahun 1995-1996 sebesar 82.6 M, 1996-1997 sebesar 476 M, 1997-1998 sebesar 1.3 Triliun. Kasus kilang Balongan merupakan benchmark-nya praktek KKN di Pertamina. Negara dirugikan hingga US$ 700 dalam kasus mark-up atau penggelembungan nilai dalam pembangunan kilang minyak bernama Exor I tersebut.

Kasus Proyek Pipaisasi Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa (Pipianisasi Jawa), melibatkan Mantan Direktur Pertamina Faisal Abda’oe, Bos Bimantara Rosano Barack, dan Siti Hardiyanti Rukmana. Kerugian negara hingga US$ 31,4 juta.

Korupsi di BAPINDO

Tahun 1993, pembobolan yang terjadi di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dilakukan oleh Eddy Tanzil yang hingga saat ini tidak ketahuan dimana rimbanya, Negara dirugikan sebesar 1.3 Triliun.

HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young

Kasus HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan dana reboisasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 15,025 triliun (versi Masyarakat Transparansi Indonesia). Yang terlibat dalam kasus tersebut, antara lain, Bob Hasan, Prajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto.

Bob Hasan telah divonis enam tahun penjara. Bob dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi proyek pemetaan hutan senilai Rp 2,4 triliun. Direktur Utama PT Mapindo Pratama itu juga diharuskan membayar ganti rugi US$ 243 juta kepada negara dan denda Rp 15 juta. Kini Bob dikerangkeng di LP Nusakambangan, Jawa Tengah.

Prajogo Pangestu diseret sebagai tersangka kasus korupsi dana reboisasi proyek hutan tanaman industri (HTI) PT Musi Hutan Persada, yang diduga merugikan negara Rp 331 miliar. Dalam pemeriksaan, Prajogo, yang dikenal dekat dengan bekas presiden Soeharto, membantah keras tuduhan korupsi. Sampai sekarang nasib kasus taipan kakap ini tak jelas kelanjutannya.

Opini          :

          Bagaimana negara ini mau maju dan rakyat sejahtera, kalau masih banyak orang-orang serakah didalamnya, yang ingin menimbun kekayaan sendiri dengan cara memakan uang rakyat. Malah yang lebih parah lagi, para koruptor yang kelas kakap, kasus nya tidak diusut sampai selesai, karena semuanya bisa mudah dibayar dengan mudah, jadi para koruptor masih bisa bebas, dengan cara biasanya tiba-tiba kasusnya hilang begitu saja, tidak ada kelanjutannya.